![]() |
| Gambar ilustrasi Ai |
Kebumen – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap penyandang disabilitas psikososial (ODGJ) di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, kini tidak hanya meninggalkan luka pada korban, tetapi juga memicu gelombang keresahan publik. Informasi yang beredar luas menyebut adanya lonjakan tajam nominal “uang damai” serta dugaan praktik makelar kasus (Markus). Spekulasi ini semakin memanas karena langsung menyentuh isu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Masyarakat mendesak Polres Kebumen segera memberikan klarifikasi terbuka dan tegas. Sebagai respons, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Penyidik telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
Dari Rp17 Juta Melonjak Jadi Rp30 Juta: Siapa yang Menetapkan Angka Itu?
Informasi yang beredar menyebut nominal perdamaian melonjak drastis dari semula Rp17 juta menjadi Rp30 juta untuk masing-masing dari delapan tersangka dewasa, serta Rp25 juta untuk tersangka di bawah umur. Lebih jauh, muncul rumor bahwa para tersangka akan dibebaskan pada Senin mendatang setelah menyerahkan jaminan uang kepada oknum tertentu.
Salah satu keluarga tersangka berinisial AW membenarkan adanya peredaran informasi nominal tersebut. Namun, ia menekankan bahwa pernyataannya hanya menggambarkan kondisi keuangan keluarga dan tidak menuduh pihak mana pun melakukan pemerasan.
“Benar, saat ini keluarga saya baru menyerahkan uang Rp17 juta. Kekurangan yang mencapai Rp13 juta itu masih diusahakan,” ujar perwakilan keluarga AW, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengaku tidak mengetahui dasar hukum penyerahan dana tersebut. Ia juga belum memperoleh kepastian apakah uang itu akan berpengaruh terhadap status hukum para tersangka.
Keresahan senada disampaikan OG, warga Kebumen. Ia mempertanyakan dasar rumor pembebasan tersangka. “Kalau benar dibebaskan Senin, atas dasar apa? Apakah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), mekanisme restorative justice (RJ) yang resmi, atau hanya janji lisan perantara? Polres harus menjawab secara terbuka dan tidak menghindar,” tegasnya.
Pengamat Hukum: Ini Delik Biasa, Bukan Delik Aduan
Seorang pengamat hukum di Kebumen mengingatkan bahwa tindak pidana penganiayaan bersama merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Kesepakatan damai secara perdata tidak otomatis menggugurkan proses penyidikan pidana. Apalagi, korban adalah penyandang disabilitas yang dilindungi secara khusus oleh undang-undang.
“Mekanisme restorative justice diatur ketat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Harus ada kesepakatan sukarela, gelar perkara, dan persetujuan pimpinan penyidik. Bukan sekadar menyerahkan uang kepada perantara lalu tersangka langsung dibebaskan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika terbukti ada pihak yang meminta uang dengan menjanjikan pembebasan tersangka, perbuatan itu berpotensi menjadi tindak pidana tersendiri. “Itu bisa masuk kategori penipuan, pemerasan, atau praktik Markus yang wajib diusut tuntas. Jangan sampai aparat justru abai terhadap praktik yang merusak kredibilitas penegakan hukum,” pungkasnya.
Empat Pertanyaan yang Menuntut Jawaban Tegas
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, redaksi merangkum empat pertanyaan kunci yang harus dijawab secara resmi oleh pihak berwenang:
Benarkah terjadi lonjakan nominal “uang damai” menjadi Rp30 juta per tersangka dewasa? Siapa pihak yang menetapkan dan meminta nominal tersebut?
Benarkah akan ada pembebasan tersangka pada hari Senin? Jika benar, apakah didasarkan pada prosedur hukum yang sah atau hanya janji perantara?
Apakah Polres Kebumen akan menelusuri aliran dana Rp17 juta yang diakui telah diserahkan oleh keluarga tersangka untuk memastikan tidak ada praktik Markus?
Apa langkah konkret Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Desa dalam memberikan rehabilitasi serta perlindungan bagi korban agar kekerasan serupa tidak terulang?
Klarifikasi Polres, 10 Tersangka, Satu di Antaranya PNS
Di tengah simpang siur informasi mengenai “uang damai”, Polres Kebumen memberikan klarifikasi resmi. Penyidik memastikan telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pria berinisial IR (30). Dari jumlah tersebut, delapan orang telah ditahan, sementara dua lainnya tidak ditahan karena masih berusia di bawah umur.
Kasat Reskrim Polres Kebumen, AKP Kanzi Fathan, membenarkan perkembangan tersebut. “Sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Delapan orang dilakukan penahanan, sementara dua lainnya tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur,” ujarnya.
Ia menambahkan fakta penting bahwa salah satu dari delapan tersangka yang ditahan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kronologi Peristiwa
Kasus ini bermula setelah beredarnya video yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan penendangan terhadap korban IR, warga Desa Puliharjo, Kecamatan Puring. Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring, pada 17 Februari 2026.
Pihak keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kebumen pada 1 Maret 2026 agar kepolisian mengusut dugaan penganiayaan dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum.
Hingga saat ini, penyidik Polres Kebumen masih melakukan pendalaman secara menyeluruh untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan motif di balik kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Publik menunggu jawaban yang jelas, tegas, dan tidak berbelit. Karena dalam kasus yang menyangkut penyandang disabilitas, transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan ujian kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.
Redaksi terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak terkait.
Redaksi
