![]() |
| Foto Pemanis |
Kebumen,mediafaktaindonesia.com – Fenomena kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen telah mencapai titik yang memprihatinkan dan memicu sorotan tajam dari masyarakat. Aktivitas sekelompok remaja pada malam hari menggunakan kendaraan bermotor berknalpot tidak standar (brong), tidak memakai helm, kebut-kebutan, hingga dugaan membawa senjata tajam dinilai semakin mengganggu ketertiban dan rasa aman warga.
Publik menilai penindakan selama ini belum memberikan efek jera yang berarti. Desakan pun menguat agar penegakan hukum dilakukan lebih tegas, presisi, dan berorientasi pencegahan, dengan melibatkan orang tua serta Pemerintah Desa dalam kerangka keadilan restoratif yang dilindungi undang-undang.
Sebagai fungsi kontrol sosial, redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan vonis terhadap seluruh remaja Kebumen, bukan tuduhan terhadap individu tertentu, dan bukan pernyataan bahwa aparat kepolisian tidak bekerja. Seluruh informasi mengenai knalpot brong dan dugaan senjata tajam bersumber dari pengamatan narasumber di lapangan, bukan fakta hukum yang telah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Gangguan Malam yang Menjadi Rutinitas
WR, warga Kebumen, mengungkapkan bahwa gangguan ketertiban hampir terjadi setiap malam, khususnya antara pukul 22.00 hingga 02.00 dini hari. Aktivitas balapan liar, kebut-kebutan, boncengan tiga orang, hingga melawan arus oleh remaja tanpa helm telah menjadi pemandangan rutin yang meresahkan.
Kekhawatiran warga meningkat seiring beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan senjata tajam dalam aktivitas kelompok tersebut. WR menilai penindakan yang hanya bersifat insidental atau sekadar penilangan tanpa konsekuensi lanjutan terbukti tidak efektif.
“Jika hanya ditilang lalu dilepas tanpa pembinaan serius, mereka pasti mengulangi perbuatan yang sama. Tetapi kami meminta penindakan tegas yang membuat orang tua ikut bertanggung jawab,” tegas WR, Senin (16/11/2026).
Kritik terhadap Pola Penegakan Hukum
Senada, HE, tokoh masyarakat Kebumen, menilai pola penegakan hukum saat ini kurang presisi dan minim pendekatan preventif. Razia cenderung bersifat sesaat di titik tertentu, sehingga pelaku kembali beraktivitas setelah operasi berakhir.
Pembinaan di tingkat sekolah, desa, masjid, maupun karang taruna juga belum berjalan secara rutin dan terstruktur. Akibatnya, anak lebih sering menerima penindakan daripada pembinaan.
HE menekankan bahwa ketegasan yang dimaksud adalah konsistensi tanpa pandang bulu, bukan kekerasan. Ia mengusulkan agar orang tua dan Pemerintah Desa wajib hadir dalam setiap proses penyelesaian kasus di kantor penegak hukum.
Menurutnya, surat pernyataan yang hanya ditandatangani anak tanpa sepengetahuan orang tua maupun kepala desa tidak akan menyelesaikan akar masalah. Pelaku dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya dengan berdalih “tidak ada yang tahu”.
Perspektif Hukum: Keadilan Restoratif Wajib Diterapkan
Seorang pengamat hukum memberikan penjelasan yuridis yang proporsional. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak dilindungi oleh:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,
yang mengutamakan keadilan restoratif.
Pengamat tersebut merinci tiga kategori pelanggaran yang disoroti masyarakat:
Knalpot Brong dan Tanpa Helm
Merupakan pelanggaran administrasi lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Karena pelaku di bawah umur dan belum memiliki SIM, pertanggungjawaban hukum harus jatuh kepada orang tua yang membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor.
Dugaan Membawa Senjata Tajam
Masuk ranah potensi tindak pidana berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Prosesnya wajib melalui mekanisme diversi dengan pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan penasihat hukum. Polisi wajib menyita barang bukti, memeriksa motif, serta melibatkan orang tua dan Pemerintah Desa.
Mekanisme Diversi
Pelibatan orang tua dan Pemerintah Desa dalam diversi merupakan mandat undang-undang, bukan sekadar usulan masyarakat. Pasal 8 dan 9 UU SPPA mewajibkan diversi melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat agar memiliki kekuatan pembinaan yang memadai secara hukum.
Usulan Langkah Penanganan Terukur
Sebagai solusi, pengamat hukum tersebut mengusulkan lima langkah penanganan yang terukur:
Penahanan kendaraan hingga knalpot diganti standar dan orang tua hadir.
Pencatatan identitas serta pelaporan ke Bapas dan Pemerintah Desa.
Pelaksanaan diversi dengan kesepakatan pembinaan yang jelas dan tertulis.
Pelibatan Pemerintah Desa dalam program pencegahan, termasuk patroli malam.
Pemberian sanksi sosial dan pengawasan orang tua selama 3–6 bulan, dengan ancaman proses hukum lanjutan ke pengadilan anak jika mengulangi perbuatan.
Ruang Hak Jawab
Sebagai wujud prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi Polres Kebumen (Kapolres, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, dan Kanit PPA) maupun pihak-pihak terkait.
Redaksi akan terus memantau perkembangan penanganan kenakalan remaja di Kebumen, serta mendorong sinergi nyata antara aparat kepolisian, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat. Tujuannya satu: menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendidik bagi generasi muda, bukan sekadar penindakan yang berulang tanpa solusi.
(SND)
